LALJ (Lex Aeterna Law Journal) diterbitkan oleh Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC) secara berkala 3 bulanan. LALJ diterbitkan versi Online (ISSN Online 3047-5066). LALJ diinisiasi sebagai jurnal untuk publikasi hasil-hasil penelitian hukum, baik kajian empiris maupun normatif, khususnya dalam isu-isu hukum dengan pendekatan multidisiplin terhadap kajian hukum Indonesia. Jangkauan pembacanya termasuk praktisi hukum, penelitia hukum, akademisi hukum, filsuf hukum, kriminolog, antropolog, sosiolog, sejarawan, ilmuwan politik, dan peminat/ perhati lainnya. Berbagai topik namun tidak terbatas pada, hukum pidana, hukum tata negara, hukum perdata, hukum ekonomi, hukum kekayaan intelektual, hukum dan teknologi, hukum penyelesaian sengketa, hukum hak asasi manusia, hukum internasional, hukum pajak, hukum Islam, hukum adat, hukum bisnis komersial, hukum lingkungan, pendidikan hukum, maritim hukum, hukum perdagangan, dalam kerangka kajian hukum Indonesia.
Implikasi Yuridis Nusyuz Terhadap Hak Nafkah Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam
Nusyuz adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga. Adanya tindakan nusyuz ini adalah merupakan pintu pertama untuk kehancuran rumah tangga. Maka suami istri mempunyai hak yang sama untuk menegur masing-masing pihak jika mulai ada tanda-tanda melakukan nusyuz. Al quran mengenal istilah Nusyuz suami dalam Q.s An Nisa ayat 128 dan Nusyuznya istri dalam Q.s An Nisa ayat 34. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kata nusyuz sebanyak 6 kali yaitu dalam pasal 80, pasal 83, pasal 84, pasal 152 dan dalam pasal 77 ayat (5) menjelaskan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing- masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama” berarti memungkinkan dalam hal ini terjadi adanya nusyuz pada suami dan istri. Dalam Kompilasi hukum Islam ialah bahwa seorang istri dapat dianggap nusyuz dengan alasan yang sah. Kewajiban tersebut yaitu berbakti lahir dan batin terhadap suaminya yang dibenarkan di dalam hukum islam. Ada tidaknya nusyuz tersebut harus di buktikan dengan alat bukti yang sah, konsekuensi bagi istri yang nusyuz ialah ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Jika suami istri tersebut cerai, istri yang nusyuz tidak berhak menerima nafkah iddah. Sejalan dengan kesimpulan diatas dan untuk pengembangan hukum islam yang baik disarankan agar : pertama, melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kompilasi hukum islam dengan penyesuaiqn terhadap nash dan perkembangan zaman.
Copyright (c) 2025 Ghina Yusviyana https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pengadaan Walimatul ‘Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara
Walimatul 'ursy merupakan perjamuan pernikahan yang bertujuan untuk menginformasikan kepada khalayak luas bahwa suatu pernikahan telah dilaksanakan. Umumnya, walimatul 'ursy mengundang keluarga dari kedua belah pihak mempelai, tetangga, serta teman terdekat. Namun, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan pada sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga praktik ibadah. Salah satu dampak pada aspek ibadah adalah pelaksanaan pernikahan, di mana masyarakat merasa bimbang untuk menyelenggarakan walimatul 'ursy di tengah situasi pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi terkini terkait implementasi walimatul 'ursy selama masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, walimatul 'ursy di masa pandemi sebaiknya tidak dilaksanakan (secara besar-besaran) untuk mencegah kemudaratan, berdasarkan kaidah ushul fiqh: "Mencegah kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan". Sementara itu, menurut hukum negara, penyelenggaraan walimatul 'ursy diperbolehkan dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang ketat.
Copyright (c) 2025 Arik Saepul https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Menjelajahi Hubungan Antara Hukum - Teknologi & Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia
Perkembangan teknologi modern telah menimbulkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum. Hubungan antara hukum dan teknologi tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga konseptual dan normatif, karena hukum dituntut untuk menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi yang terus berkembang. Chandra Ray mengidentifikasi lima tren utama relasi hukum dan teknologi: (1) hukum dan eksploitasi sumber daya alam atau energi; (2) hukum dan pangan; (3) hukum dan biologi; (4) hukum dan kedokteran; serta (5) teknologi hukum dengan informasi. Relasi ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme pengatur yang berusaha menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Namun demikian, perkembangan teknologi sering kali mendahului regulasi hukum dan perdebatan etis yang menyertainya, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan konflik normatif. Dennis R. Cooley menawarkan pendekatan etika praktis berbasis teori moral Kant dan Mill untuk mengevaluasi dampak teknologi sebelum diimplementasikan, guna mencegah disorientasi moral dan kebijakan publik yang keliru. Sementara itu, Martin Charles Golumbic menyoroti tantangan hukum dalam menghadapi ancaman keamanan siber dan perang melawan teror di era digital, yang menimbulkan dilema antara keamanan publik dan perlindungan hak asasi manusia. Di bidang kesehatan, Emily Jackson menjelaskan bagaimana teknologi reproduksi modern memunculkan persoalan hukum dan etika terkait otonomi tubuh dan hak reproduksi perempuan. Sedangkan Lois M. Davis meneliti penggunaan teknologi dalam penegakan hukum di Amerika Serikat, menegaskan pentingnya dukungan kebijakan federal untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Peter K. Manning melengkapi kajian ini dengan analisis mendalam mengenai pengaruh teknologi pemolisian terhadap strategi pengendalian kejahatan modern, yang menunjukkan bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi kepolisian tetapi juga membawa risiko terhadap transparansi dan hak privasi warga. Dengan demikian, integrasi antara hukum dan teknologi memerlukan kerangka normatif yang adaptif dan etis agar inovasi tidak hanya mendorong efisiensi, tetapi juga tetap berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
Copyright (c) 2025 Elza Syarief https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Hukum Internasional Di Tengah Konflik Gaza: Dilema Antara Kedaulatan Negara Dan Perlindungan Kemanusiaan
Konflik Gaza antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang menimbulkan dampak kemanusiaan luas dan menantang legitimasi sistem hukum internasional. Sejak berdirinya Israel tahun 1948 hingga kini, wilayah Gaza menjadi pusat ketegangan politik dan militer yang memicu pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional. Dalam konteks ini, hukum internasional seharusnya berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengatur perilaku negara dan aktor non-negara serta mengarahkan penyelesaian sengketa menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan norma-norma tersebut sering kali diabaikan, baik karena kepentingan politik maupun kelemahan institusional lembaga internasional. Penelitian ini berupaya menjawab tiga persoalan utama: (1) Bagaimana peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa Gaza antara Israel dan Palestina?; (2) Bagaimana mekanisme hukum internasional menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran hukum humaniter dan HAM di wilayah Gaza?; (3) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam implementasi hukum internasional terhadap konflik Gaza? Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki kerangka normatif yang jelas dalam penyelesaian sengketa Gaza, namun penerapannya masih sangat terbatas. Pelanggaran terhadap prinsip non-use of force, proportionality, dan perlindungan warga sipil telah diidentifikasi dalam berbagai laporan Dewan HAM PBB dan lembaga independen seperti Human Rights Watch. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah membuka penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina, tetapi efektivitasnya terhambat oleh non-kooperatifnya Israel dan tekanan politik dari negara-negara besar. Dewan Keamanan PBB, yang seharusnya berperan sentral dalam penyelesaian sengketa, kerap gagal mencapai keputusan substantif karena penggunaan hak veto oleh anggota tetap. Dengan demikian, hukum internasional berperan lebih sebagai acuan moral dan deklaratif daripada alat yang benar-benar efektif dalam memulihkan keadilan dan perdamaian di Gaza. Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa Gaza masih bersifat normatif dan belum efektif secara praktis. Hambatan utama terletak pada faktor politik, ketimpangan kekuasaan, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional. Diperlukan reformasi kelembagaan dalam sistem hukum internasional, terutama penguatan independensi ICC dan pembatasan hak veto dalam isu-isu kemanusiaan. Selain itu, perlu dibangun komitmen global untuk menegakkan prinsip rule of law internasional tanpa diskriminasi, serta memperkuat diplomasi hukum dan peran lembaga regional dalam menciptakan solusi damai dan berkeadilan bagi rakyat Palestina.
Copyright (c) 2025 Wagiman Wagiman https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Atas Hasil Animasi yang Dihasilkan Artificial Intelligence
Perkembangan kecerdasan teknologi buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menghadirkan inovasi dalam industri kreatif, termasuk dalam pembuatan karya animasi. Namun demikian, muncul hukum mengenai siapa yang memiliki hak atas hasil karya tersebut: apakah pencipta perangkat AI, pengguna yang mengoperasikannya, atau AI itu sendiri. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap karya animasi yang dihasilkan oleh AI dalam perspektif hukum positif Indonesia serta tren internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artikel ini menemukan bahwa sistem hukum saat ini belum mengakui AI sebagai subjek hukum, sehingga kepemilikan hak cipta atas karya berbasis AI tetap melekat pada manusia yang berperan penting dalam proses penciptaannya.
Copyright (c) 2025 Watik Ayuningtyas https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Kewajiban Nafkah Suami dan Konsep Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Indonesia
Dalam Islam, nafkah merupakan tanggung jawab suami, yang juga diatur dalam hukum keluarga Indonesia dengan ketentuan nafkah suami dan pemberlakuan harta bersama. Namun, kewajiban suami untuk memberikan nafkah dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya, yang berpotensi menciptakan celah hukum yang merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Penelitian ini membahas nafkah dan konsep harta bersama dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pengaruhnya terhadap kewajiban nafkah suami. Ditemukan bahwa dengan diberlakukannya ketentuan harta bersama, nafkah menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, yang pada gilirannya menjadikan semua kewajiban rumah tangga sebagai kewajiban bersama. Hal ini mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami-istri menurut Islam.
Copyright (c) 2025 Ucu Subaekah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin Dan Implikasinya Terhadap Mazhab Fiqh
Tulisan ini membahas perkembangan tasyri' Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan peran para sahabat dalam menetapkan hukum Islam. Tiga sumber utama dalam pengambilan keputusan hukum pada masa tersebut adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Al-Quran dan Sunnah digunakan sebagai referensi utama, sementara ijtihad melalui qiyas (analogi) dan ijma' (kesepakatan) menjadi metode utama dalam menyelesaikan persoalan yang tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam kedua sumber tersebut. Perluasan wilayah Islam yang meliputi wilayah baru, seperti Mesir, Irak, dan Syiria, memunculkan tantangan dalam memutuskan hukum yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Selain itu, kekhawatiran terhadap hilangnya Al-Quran karena banyaknya sahabat yang wafat dalam peperangan, mempercepat perlunya penafsiran hukum yang lebih mendalam. Meskipun para sahabat enggan memperluas fatwa di luar kasus yang sudah terjadi, mereka tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Perkembangan tasyri' Islam ini turut berpengaruh pada lahirnya mazhab-mazhab fiqih yang menjadi dasar pengambilan keputusan hukum bagi generasi setelahnya. Oleh karena itu, pentingnya pengembangan kaidah-kaidah fiqih yang telah distandarisasi semakin dibutuhkan seiring dengan semakin luasnya wilayah Islam.
Copyright (c) 2025 Dede Rika Rahmawati https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Perbedaan Konsep Fasakh, Infisakh, Dan Iqalah Dalam Hukum Islam Pada Pembatalan Akad
Penelitian ini membahas konsep fasakh, infisakh, dan iqalah dalam hukum Islam sebagai bentuk pembatalan akad. Fasakh adalah pembatalan akad secara sepihak karena adanya cacat atau pelanggaran syarat. Infisakh terjadi otomatis tanpa intervensi pihak manapun, misalnya karena kematian atau hilangnya objek akad. Sementara iqalah adalah pembatalan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ketiganya memiliki perbedaan mendasar dari segi sebab, proses, dan akibat hukum. Pemahaman konsep ini penting dalam praktik muamalah agar akad yang dijalankan sah dan adil sesuai syariat.
Copyright (c) 2025 Tyas Azzahra, Fairana Sekarini, Lina Pusvisasari https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Hukum Dalam Praktik Akad ‘Ariyah Dan Kredit Syariah Serta Etika Dalam Muamalah
Penelitian ini membahas dua akad dalam fikih muamalah, yaitu akad ‘ariyah dan kredit syariah, serta etika yang mendasari praktik keduanya dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Akad ‘ariyah merupakan transaksi pinjam-meminjam barang tanpa imbalan, bertujuan untuk tolong-menolong dan tidak bersifat komersial. Sebaliknya, praktik kredit, terutama dalam bentuk kredit syariah, melibatkan pengembalian dalam bentuk uang atau barang dengan imbalan yang diatur melalui akad seperti murabahah, ijarah, atau qardhul hasan, dan harus menghindari riba, gharar, dan dzulm. Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan mendasar antara kedua akad ini, terutama dalam tujuan dan sifat transaksi yang meliputi aspek sosial versus komersial. Selain itu, dibahas pula bagaimana etika tolong-menolong yang terkandung dalam akad ‘ariyah dapat diterapkan dalam kehidupan sosial kontemporer, serta pentingnya menjaga transaksi ekonomi yang bebas dari unsur-unsur yang merugikan dalam praktik kredit syariah. Kesimpulannya, meskipun kedua akad tersebut bermanfaat, keduanya harus diterapkan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan umat.
Copyright (c) 2025 Fikri Maulana Yusup https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Hukum Iddah Dalam Perkawinan Islam: Reinterpretasi Terhadap Hak Dan Kewajiban Perempuan Pasca Perceraian
Iddah dalam perkawinan Islam merupakan masa tunggu yang harus dijalani oleh perempuan setelah perceraian, baik karena talak maupun kematian suami. Tujuan utama dari iddah adalah untuk memastikan kebersihan rahim dan memberi waktu bagi perempuan untuk merenung tentang kelanjutan hidupnya, apakah kembali rujuk dengan suaminya atau melanjutkan kehidupan baru. Hukum iddah, yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, mengatur lamanya masa tunggu sesuai dengan kondisi perempuan, baik yang masih mengalami haid, yang telah menopause, atau yang ditinggal mati suami. Artikel ini mengkaji hak dan kewajiban perempuan selama masa iddah, yang mencakup hak mendapatkan nafkah, tempat tinggal, serta kewajiban untuk tidak menikah lagi, bersolek, atau keluar rumah tanpa alasan penting. Dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia, iddah perlu dipahami ulang agar lebih progresif, adil, dan tidak diskriminatif terhadap perempuan. Pemahaman terhadap iddah ini penting untuk memperkuat hak-hak perempuan dalam masa transisi pasca perceraian. Artikel ini juga menawarkan reinterpretasi terhadap ketentuan iddah yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk kemajuan dalam bidang kedokteran dan teknologi.
Copyright (c) 2025 Anisa Fatnadila https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Kewajiban Zakat Atas Investasi Emas Digital: Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Atas Pmk No. 69/PMK.03/2022
Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membawa perubahan signifikan terhadap pola investasi masyarakat. Salah satu instrumen yang berkembang pesat adalah investasi emas digital. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum baru terkait kewajiban zakat atas aset emas digital dalam konteks Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban zakat atas investasi emas digital berdasarkan konsep mal zakawi dalam fiqh zakat dan menilai relevansinya dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/PMK.03/2022 tentang Pajak atas Aset Keuangan Berbasis Teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-regulatif dengan analisis deskriptif dan komparatif terhadap peraturan, fatwa DSN-MUI, serta literatur fiqh zakat kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas digital secara substansi memenuhi unsur mal zakawi karena memiliki nilai ekonomis, dimiliki secara penuh, dan dapat diperjualbelikan. PMK No. 69/PMK.03/2022 berfungsi sebagai instrumen fiskal, namun berpotensi bersinggungan dengan kewajiban zakat karena sama-sama mengatur redistribusi harta. Integrasi kebijakan zakat dalam sistem fintech dapat memperkuat maqasid al-syariah, terutama aspek hifz al-mal dan taqwim al-mujtama’. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi fiskal negara dan hukum zakat Islam agar tercipta keadilan distributif di era ekonomi digital.
Copyright (c) 2025 Zukhrufal Adni Risnandar, Ginan Wibawa https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Implementasi Akad Ijarah Di Perbangkan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa
Akad ijarah merupakan salah satu instrumen dalam perbankan syariah yang banyak digunakan untuk pembiayaan berbasis sewa atau jasa. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad ijarah di perbankan syariah di Indonesia berdasarkan regulasi dan fatwa yang berlaku, serta menganalisis tantangan dalam penerapannya. Berdasarkan studi literatur, implementasi akad ijarah diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun akad ijarah telah sesuai dengan prinsip syariah, terdapat tantangan dalam hal kepatuhan operasional dan pemahaman masyarakat terhadap akad ini.
Copyright (c) 2025 Syaiful Hukama’ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Hukum Terhadap Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi dalam Bank Syariah
Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah. Pembiayaan syariah memiliki landasan hukum yang berbeda dengan perbankan konvensional, mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur riba. Pembiayaan modal kerja dan investasi adalah dua jenis pembiayaan utama yang ditawarkan oleh bank syariah untuk mendukung kelancaran usaha nasabah. Pembiayaan modal kerja bertujuan untuk mendanai operasional usaha, sementara pembiayaan investasi digunakan untuk pengadaan barang modal atau ekspansi usaha. Dalam praktiknya, bank syariah menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, maysir, dan gharar, sehingga pembiayaan diberikan dengan prinsip bagi hasil atau sistem bagi keuntungan yang lebih adil dan transparan. Salah satu model pembiayaan yang digunakan adalah mudharabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana dan nasabah sebagai pengelola usaha. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi nilai-nilai ekonomi Islam, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada setiap produk pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai regulasi dan praktek pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, serta bagaimana aspek hukum dan prinsip syariah diterapkan dalam konteks perbankan modern.
Copyright (c) 2025 Syahrul Amarullah, Lina Pusvisasari https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Hukum Terhadap Praktik Asuransi Syariah dan Kredit Konvensional dalam Perspektif Fikih Muamalah
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kredit dan asuransi dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada analisis syariah terhadap asuransi syariah dan kredit konvensional. Dalam sistem keuangan konvensional, praktik kredit sering melibatkan bunga (riba) yang dilarang dalam Islam, sementara asuransi konvensional mengandung elemen gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi solusi berbasis syariah, seperti pembiayaan dengan akad murabahah dan ijarah, serta asuransi berbasis takaful. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam kredit dan asuransi dapat menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk riba dan gharar. Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat Muslim meningkatkan literasi keuangan syariah dan beralih ke produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan hukum Islam dalam praktik keuangan modern, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan produk keuangan syariah yang lebih adil dan transparan.
Copyright (c) 2025 Siti Nurasyfa https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Antara PT. Indofood Dengan Petani Kentang Di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad kerja sama antara PT Indofood dengan petani kentang di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Dalam praktiknya, kerja sama tersebut melibatkan pemberian bibit kentang oleh PT Indofood melalui kelompok tani Anugrah kepada petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasil panen dijual kembali kepada PT Indofood melalui kelompok tani dengan harga yang telah ditentukan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka (library research), dengan analisis deskriptif terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah yang relevan, khususnya akad muzara’ah dan syirkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerja sama ini memiliki kesesuaian dengan akad muzara’ah dalam hal pembagian hasil dan kontribusi kerja, namun ditemukan penyimpangan dalam penerapan prinsip keadilan dan ridha (tarāḍin), khususnya dalam penetapan harga jual hasil panen dan mekanisme penanggung kerugian. Berdasarkan analisis fiqh muamalah, akad yang tidak memenuhi unsur kerelaan dan kejelasan manfaat (gharar) dapat menyalahi prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 dan kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi petani dan pihak perusahaan mengenai pentingnya penerapan akad yang sesuai dengan prinsip syariah dalam praktik kerja sama agribisnis.
Copyright (c) 2025 Gania Fasya, Tanti Hartati https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Hukum Larangan Riba dalam Fiqh Muamalah: Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya dalam Transaksi Kontemporer
Fiqh muamalah sebagai cabang ilmu hukum Islam mengatur prinsip-prinsip transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariat, dengan larangan riba (usury) menjadi salah satu pilar utamanya. Kajian ini menganalisis landasan normatif larangan riba dalam transaksi ekonomi Islam, merujuk pada sumber primer Al-Qur’an, Hadis, dan ijma’ ulama, serta implikasinya terhadap praktik kontemporer. Riba, yang mencakup tambahan nilai tidak sah dalam pertukaran barang sejenis (riba al-fadl) atau pengenaan bunga dalam utang-piutang (riba al-nasi’ah), dilarang secara tegas karena bertentangan dengan keadilan sosial dan prinsip kebebasan dari eksploitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan studi literatur untuk mengkaji konsep riba, batasan hukumnya, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa larangan riba dalam fiqh muamalah tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga mengandung dimensi etis-ekonomi untuk mencegah ketimpangan dan memastikan transaksi berbasis risiko dan keuntungan yang adil (profit-loss sharing). Implikasi hukumnya menuntut reformulasi instrumen keuangan modern agar selaras dengan prinsip syariah, seperti penerapan akad mudharabah, musyarakah, atau murabahah. Temuan ini merekomendasikan penguatan literasi hukum Islam bagi pelaku ekonomi untuk meminimalisasi praktik riba dalam sistem transaksi kontemporer.
Copyright (c) 2025 Siti Asifa Nuragnia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Imbalan Terhadap Penjualan Hewan Qurban Yang Melibatkan Pihak Ketiga
Akad ju’alah adalah komisi yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang ia lakukan. Secara harfiah ju’alah bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan atau perintah yang ditujukan untuk seseorang untuk kemudian dijalankan atau dikerjakan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari pokok permasalahan, yaitu bagaimana teori akad ju’alah dalam fikih muamalah, bagaimana praktek pemberian imbalan penjualan sapi kurban yang melibatkan pihak ketiga di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya, bagaimana analisis fikih muamalah terhadap praktek pemberian imbalan penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Mekanisme praktek pemberian imbalan penjualan sapi kurban terhadap pihak ketiga di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya itu sendiri yaitu dengan cara seorang makelar mencarikan pembeli untuk pemilik hewan ternak, setelah hewan ternak tersebut laku terjual maka makelar akan mendapatkan upah dari hasil penjualan hewan ternak tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu Transaksi penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari ini termasuk ke dalam akad ju’alah, yaitu dalam pemberian imbalannya dilakukan di akhir saat pekerjaan tersebut sudah selesai dilakukan
Copyright (c) 2025 Siti Ainur Rahmah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Peran Hukum dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah untuk Penghimpunan Dana Bank Syariah
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap penghimpunan dana di bank syariah. Literasi keuangan syariah mencakup pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dengan mengacu pada jurnal ilmiah, laporan resmi, dan artikel terkait. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah yang tinggi memiliki korelasi positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, yang pada akhirnya meningkatkan penghimpunan dana. Literasi yang baik mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam produk perbankan syariah, seperti deposito mudharabah. Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menjadi tantangan utama bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, yang tercermin dari rendahnya tingkat literasi yang hanya mencapai 8,93%. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi yang lebih luas dan akses informasi yang lebih baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga keuangan untuk mengedepankan pendidikan keuangan syariah sebagai langkah strategis untuk memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Sidqia Rizky Alawiah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Peran Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penentuan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian
Hadhanah dalam hukum keluarga Islam merupakan suatu konsep yang menitikberatkan pada hak dan kewajiban orang tua atau wali untuk merawat dan mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus diri sendiri, khususnya setelah terjadi perceraian. Dalam konteks ini, ibu umumnya lebih diutamakan untuk mengasuh anak yang masih kecil, namun hak asuh ini bisa beralih ke ayah atau keluarga lain apabila ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak. Hadhanah tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, emosional, pendidikan, dan perlindungan spiritual. Dalam hukum Islam, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pengasuhan berjalan dengan baik, seperti pengasuh yang beragama Islam, berakal sehat, serta memiliki sifat amanah. Di Indonesia, hadhanah juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persoalan hak asuh anak menjadi semakin kompleks dengan berbagai faktor, seperti konflik orang tua dan pertimbangan sosial-ekonomi, yang memerlukan pemahaman dan penanganan yang bijaksana. Untuk itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat, termasuk keluarga dan praktisi hukum, untuk memahami konsep hadhanah secara mendalam guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi anak.
Copyright (c) 2025 Rizki Suandi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Hukum Riba dalam Fikih Muamalah dan Perbedaan Pandangan Empat Madzhab Fikih Islam
Transaksi riba dalam dunia ekonomi kini menjadi isu sentral yang mempengaruhi sistem keuangan banyak negara, termasuk Indonesia. Riba, yang diharamkan dalam Islam, seringkali terjadi karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman dalam melakukan transaksi bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan empat madzhab fikih mengenai hakikat illat (penyebab) barang-barang ribawi dan dampaknya terhadap bentuk-bentuk transaksi riba dalam ekonomi Islam. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research) dan analisis konten, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan pendapat di antara para ulama terkait illat barang-barang ribawi, seperti emas, perak, gandum, kurma, garam, dan sejenisnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga pandangan utama tentang illat emas dan perak, yakni timbangan dan jenis, nilai tukar, serta status mata uang. Sementara itu, untuk empat barang ribawi lainnya, perbedaan pendapat lebih banyak berkaitan dengan statusnya sebagai barang yang dapat ditakar atau makanan pokok. Semua madzhab sepakat bahwa transaksi riba berlaku pada enam jenis barang ribawi, namun terdapat variasi dalam penilaian terhadap jenis barang lain yang dapat masuk kategori ribawi. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak perbedaan pandangan madzhab terhadap pengidentifikasian riba dalam praktik ekonomi kontemporer.
Copyright (c) 2025 Rivaldi Bagja Syaripudin https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kendaraan Motor Secara Kredit Di Bank Syariah Dan Konvensial
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik jual beli kendaraan bermotor secara kredit di bank syariah dan bank konvensional dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam transaksi kredit, sering kali terdapat perbedaan prinsip antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, terutama terkait dengan penggunaan bunga (riba) dalam bank konvensional yang bertentangan dengan prinsip syariah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak terkait di bank BNI syariah dan BRI konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Bank BNI Syariah jual beli kendaraan bermotor dilakukan menggunakan akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Praktik Bank BRI Konvensional jual beli kredit kendaraan bermotor dilakukan dengan memberikan pinjaman uang kepada nasabah, yang kemudian digunakan untuk membeli kendaraan.
Copyright (c) 2024 Rieke Rafifah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Hukum Maysir dalam Fiqh Muamalah dan Implikasinya terhadap Ekonomi Modern yang Adil
Maysir atau perjudian merupakan salah satu praktik yang dilarang secara tegas dalam Islam karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar), pengambilan harta secara batil, dan merusak tatanan sosial ekonomi. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu pelakunya, tetapi juga membawa implikasi sosial-ekonomi yang lebih luas seperti ketimpangan distribusi kekayaan, ketidakpastian pasar, dan krisis moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep maysir dalam perspektif fiqh muamalah dengan menelusuri dasar-dasar hukumnya, bentuk-bentuk kontemporer, serta implikasinya dalam transaksi ekonomi modern. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis yang berfokus pada analisis sumber primer dan sekunder, termasuk Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fiqh, serta fatwa-fatwa kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa maysir tidak hanya terbatas pada permainan untung-untungan klasik, tetapi juga mencakup instrumen dan praktik ekonomi modern yang mengandung spekulasi berlebih, ketidakjelasan keuntungan, serta ketidakadilan dalam pembagian risiko. Artikel ini merekomendasikan peningkatan pemahaman literasi fiqh muamalah dalam masyarakat guna menghindari praktik maysir yang terselubung serta pentingnya peran otoritas keuangan syariah dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk keuangan modern.
Copyright (c) 2024 Rahadian Taqi Yusup https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Studi Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Tanah dengan Pembayaran Hasil Panen dalam Perjanjian
Penelitian ini membahas tentang hukum Islam terkait dengan praktik sewa-menyewa tanah dengan sistem pembayaran hasil panen. Sewa-menyewa tanah dalam hukum Islam termasuk dalam kategori akad ijarah, yang memungkinkan pemilik tanah untuk menyewakan tanahnya dengan imbalan berupa manfaat dari hasil pertanian atau komoditas lainnya. Dalam sistem pembayaran hasil panen, pihak penyewa menyerahkan sebagian dari hasil panen yang diperoleh kepada pemilik tanah sebagai bentuk pembayaran sewa, yang biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah yang menggunakan pembayaran hasil panen dalam perspektif hukum Islam, serta untuk mengetahui dampak hukum terhadap kedua belah pihak, terutama dalam hal kejelasan perjanjian dan pembagian hasil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan mengkaji berbagai literatur, buku, jurnal, serta pendapat para ulama tentang hukum sewa-menyewa tanah dan akad ijarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa tanah dengan pembayaran hasil panen dapat dibenarkan dalam hukum Islam selama terdapat kesepakatan yang jelas mengenai jenis tanaman, jangka waktu sewa, serta pembagian hasil yang adil antara pemilik tanah dan penyewa. Namun, masalah sering muncul ketika tidak ada kejelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, atau ketika terjadi bencana alam yang mempengaruhi hasil panen. Dalam hal ini, hukum Islam mengatur bahwa kedua belah pihak harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, dan perjanjian harus dipenuhi dengan dasar saling percaya. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian sewa-menyewa tanah dengan pembayaran hasil panen memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, namun perlu perhatian lebih terhadap kejelasan dan keadilan dalam praktiknya untuk menghindari perselisihan.
Copyright (c) 2024 Nita Suryani https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Penerapan Hukum Islam pada Praktik Gadai (Rahn) Sebagai Jaminan Utang
Dalam hukum Islam, gadai, juga dikenal sebagai rahman, digunakan sebagai jaminan atas utang piutang. Dalam praktik, rahn digunakan untuk memberikan kepastian pelunasan utang melalui penahanan barang berharga oleh pihak pemberi pinjaman (murtahin). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki konsep rahn dari sudut pandang hukum Islam, yang mencakup rukun, syarat, dan ketentuan syariah yang mengatur hubungan ini. Studi pustaka, juga dikenal sebagai studi pustaka, dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selama dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah, seperti tidak mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakadilan, rahn dapat dianggap sebagai instrumen keuangan yang sah dalam Islam. Selain itu, sistem pembiayaan mikro syariah menguntungkan bagi orang-orang yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan resmi. Selain itu, sistem pembiayaan mikro syariah menguntungkan bagi orang-orang yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan resmi.
Copyright (c) 2024 Nia Sobandi, Lina Pusvisasari https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Relevansi Hukum Musaqah Terhadap Praktik Maro Petani Kopi Gunung Sari
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi antara konsep hukum musaqah dalam Fikih Islam dengan praktik kerjasama 'maro' antarpetani kopi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dalam praktik ini, petani pemilik kebun kopi dan petani penggarap sepakat untuk membagi hasil panen secara adil (50%:50%) setelah melalui serangkaian tanggung jawab yang dibagi antara kedua pihak. Praktik ini dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya konsep musaqah, yang mengatur pembagian hasil pertanian melalui kerjasama pemeliharaan tanaman dengan imbalan bagi hasil. Berdasarkan temuan lapangan, kerjasama 'maro' memiliki kesamaan prinsip dengan musaqah, yaitu adanya pembagian hasil yang adil dan saling menguntungkan. Namun, meskipun kedua konsep ini memiliki kesamaan dalam tujuan sosial dan ekonomi, terdapat perbedaan dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem hukum positif Indonesia. Praktik musaqah tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif, meskipun prinsipnya dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum agraria Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap kedua sistem hukum untuk mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan dan adil, serta memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan pertanian yang lebih inklusif di Indonesia.
Copyright (c) 2024 Muhammad Ridwan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Perlindungan Hukum bagi Penjual dalam Jual Beli Online Pre-Order menurut Perspektif Hukum Islam
Perdagangan online telah berkembang pesat, termasuk dalam sistem pre-order, yang memungkinkan pembeli memesan barang sebelum tersedia. Namun, praktik ini juga menghadirkan risiko bagi penjual, terutama terkait dengan pembatalan sepihak oleh konsumen. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli, termasuk pre-order, harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan saling ridha. Konsep khiyar, atau hak memilih dalam transaksi, menjadi penting dalam konteks ini, di mana baik pembeli maupun penjual memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan perjanjian berdasarkan kondisi tertentu. Pembatalan sepihak, atau yang dikenal dengan iqalah, adalah salah satu metode yang diatur dalam Islam untuk menjaga keadilan dalam transaksi. Jual beli online, termasuk pre-order, melibatkan risiko ketidakjelasan produk, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi konsumen. Oleh karena itu, penjual harus menyediakan informasi yang jelas mengenai produk, dan pembeli berhak untuk memilih apakah akan melanjutkan transaksi atau tidak. Video unboxing dan konsep misteri box juga mempengaruhi keputusan pembelian, di mana pembeli dapat melihat kondisi barang sebelum menerima, yang dapat memperkuat mekanisme khiyar dalam transaksi. Meskipun demikian, penting untuk menjaga kejujuran dan transparansi dalam bisnis online agar tidak terjadi penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.
Pelaksanaan Perikatan dan Perjanjian: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Sepihak
Perikatan dan perjanjian merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap individu atau entitas dapat terlibat dalam berbagai jenis perikatan, seperti kontrak kerja, jual beli, atau sewa menyewa. Perikatan ini memberikan kebebasan berkontrak, namun harus memenuhi syarat legal yang berlaku agar sah menurut hukum. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah pemutusan perikatan sepihak, yang dapat merugikan pihak lain dan melanggar hukum. Penelitian ini mengangkat kasus pemutusan perikatan sepihak antara PT Chuhatsu Indonesia dan PT Tenang Jaya Sejahtera yang terjadi pada tahun 2012. PT Tenang Jaya Sejahtera mengalami kerugian akibat pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PT Chuhatsu Indonesia tanpa persetujuan bersama, yang berdampak pada kerugian finansial yang besar. Berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam, pemutusan kontrak sepihak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang harus diberi sanksi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam Islam, perikatan juga diatur untuk memastikan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban dalam perjanjian sesuai dengan hukum negara maupun agama.
Copyright (c) 2024 Muhammad Ridwan Ismail https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Peran Hukum Islam dalam Menanggulangi Praktek Riba dalam Masyarakat
Praktek riba dalam masyarakat masih menjadi permasalahan yang signifikan, meskipun telah banyak upaya untuk mengedukasi tentang hukumnya dalam Islam. Riba, yang diartikan sebagai penambahan yang tidak sah dalam transaksi, diharamkan oleh agama Islam karena dapat merugikan pihak yang lemah. Islam menawarkan berbagai solusi untuk menghindari riba, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjaman. Dalam konteks hukum Islam, riba terdiri dari beberapa jenis, seperti riba fadhl, riba yad, riba annasa', dan riba qordh, yang masing-masing memiliki dampak negatif yang berbeda. Riba tidak hanya berimplikasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan agama seseorang. Pemahaman tentang hukum riba dan alternatif transaksi tanpa riba menjadi penting untuk menghindari terjerumus dalam praktik yang dilarang. Beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan transaksi riba antara lain transaksi tunai, mudhorobah, sewa menyewa, dan pinjaman tanpa bunga. Selain itu, peran lembaga keuangan syariah juga semakin berkembang untuk menyediakan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bunga bank menunjukkan kompleksitas dalam penerapan hukum riba, meskipun mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank hukumnya haram. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mempraktikkan hukum Islam terkait riba dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Copyright (c) 2024 Muhammad Abdurachman https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Prinsip Hukum Islam dalam Pengelolaan Harta untuk Keadilan Sosial dan Etika
Harta memiliki kedudukan yang penting dalam Islam karena berkaitan langsung dengan kehidupan manusia serta tanggung jawab spiritualnya. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola secara etis sesuai syariat dan dengan rasa tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep harta dalam Islam serta kedudukannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan fokus pada keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Dalam Islam, harta bukan hanya dilihat sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Pengelolaan harta yang bijaksana menuntut umat Islam untuk menjaga prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepedulian sosial. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur terhadap Al-Qur’an, Hadis, serta literatur Islam lainnya, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta dalam Islam harus memperhatikan aspek sosial dan spiritual. Salah satunya adalah kewajiban membayar zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan harta agar umat Islam dapat menjalankan kehidupan yang adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Copyright (c) 2024 Kayla Nurul Azkiyya, Siti Nuralika Khilwani https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Fiqh Muamalah dalam Islam Menuntun Kehidupan Adil dan Sejahtera
Pembahasan mengenai konsep dasar muamalah dalam Islam mencakup pemahaman tentang peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain mengenai hak, kewajiban, dan harta benda. Prinsip muamalah ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsep dasar fiqh muamalah dalam Islam yang berfungsi sebagai pedoman untuk aktivitas ekonomi dan sosial. Diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya mempelajari konsep dasar fiqh muamalah serta memberikan kontribusi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Copyright (c) 2024 Reva Chintia Putri, Lina Pusvisasari https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0